Jendral Moeldoko |
" TNI menyampaikan dengan terang, kita akan tidak ikut serta dalam permasalahan KPK serta Polri. Namun bila presiden berikan instruksi kami turun, kami bakal lakukan operasi militer terkecuali perang, " tegas Moeldoko di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (6/2/2015).
Operasi militer terkecuali perang, terang dia, yaitu usaha TNI untuk kembalikan kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bila kondisi jelek berlangsung, serta ada tanda-tanda meneror keutuhan NKRI.
" Jika TNI di panggil oleh Pemerintah, dalam semua kondisi, TNI mesti siap. Namun TNI tidak ingin dilibatkan dalam kisruh itu (KPK vs Polri). Yang kita pedomani yaitu Presiden mau agar tak berlangsung gesekan di Polri serta KPK. Itu dasar kita, " tutur Moeldoko.
Empat komisioner KPK dilaporkan ke polisi. Dengan diawali Bambang Widjojanto yang dilaporkan atas sangkaan memengaruhi saksi untuk berikan info palsu semasa ia berprofesi juga sebagai advokat. Lantas Abraham Samad yang dilaporkan atas sangkaan berpolitik waktu Pilpres 2014. [Baca : Berita Terkini Terbaru Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK Ditangkap Bareskrim]
Lalu, Zulkarnaen dilaporkan lakukan korupsi atas sangkaan korupsi dana hibah pada 2008. Paling akhir, Adnan Pandu Praja dilaporkan lakukan perampasan aset di Kalimantan Timur.
Opini umum juga nampak bahwa KPK dikriminalisasi dengan usaha memidanakan ke empat pimpinannya. Puncaknya waktu penangkapan Bambang Widjojanto pada Jumat 23 Januari lantas. Beberapa orang dari beragam elemen menyambangi kantor KPK serta lakukan tindakan 'save KPK'.
Baca Juga : Sakit Hati Budi Gunawan Bongkar Kecurangan Pilpres Jokowi